Bubarkan KPK, Diduga Kurang Serius Berantas Korupsi di Indonesia

| Diterbitkan Pada:
Keterangan Foto:
Bagikan:

Probolinggo, LiraNews – Ramainya para pejabat yang takut untuk merevisi UU KPK yang tengah hangat diperbincangkan akan menjadi momok di kalangan masyarakat menengah.

Perjalanan panjang memberantas korupsi seperti mendapatkan angin segar ketika muncul sebuah lembaga negara yang memiliki tugas dan kewenangan yang jelas untuk memberantas korupsi. Meskipun sebelumnya, ini dibilang terlambat dari agenda yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 43 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Pembahasan RUU KPK dapat dikatakan merupakan bentuk keseriusan pemerintahan Megawati Soekarnoputri dalam pemberantasan korupsi.

Keterlambatan pembahasan RUU tersebut dilatarbelakangi oleh banyak sebab. Pertama, perubahan konstitusi uang berimpilkasi pada perubahan peta ketatanegaraan. Kedua, kecenderungan legislatif happy pada DPR. Ketiga, kecenderungan tirani DPR.

“Keterlambatan pembahasan RUU KPK salah satunya juga disebabkan oleh persoalan internal yang melanda system politik di Indonesia pada era reformasi,” ujar salah satu Koordinator Format  Jatim yang sekaligus Dewan pakar LSM LIRA Jawa Timur, Syarful Anam, dengan nada semangat dan menggebu gebu menjelaskan pendapat pribadi dia.

“Adanya internal KPK kemudian menolak revisi UU tersebut, kenapa tidak coba berpikir sehat apa dan bagaimana sebetulnya latar belakang didirikannya KPK itu. Dulunya KPK itu adalah lembaga ad hoc kemudian menjadi anak kandung reformasi, maka KPK kemudian harus memenuhi cita citanya melakukan bersih-bersih yang membikin negeri ini terpuruk, penyakit kronis yang namanya korupsi, tujuh belas tahun KPK dilahirkan sebenarnya apa KPK itu?’ tanya dia, Kamis (12/9/2019).

“KPK mendapat support anggaran support regulasi yang luar biasa menurut saya bahkan hubungan dari masyarakat yang juga itu luar biasa tetapi apakah KPK sudah cukup memenuhi harapan itu masih jauh sangat jauh. Kenapa saya bicara demikian kita melihat tetangga sebelah saja Malaysia, misalkan itu lembaga anti rasuah itu lahir itu, setelah KPK lahir, anti rasuah di seberang sana berani memeriksa mantan perdana menteri mantan orang nomor satu di Malaysia. Kita coba lihat sudah berapa tahun kasus BLBI misalkan sampai hari ini masih jadi tanda tanya besar,  kenapa tidak disentuh apa karena menyangkut gajah gajah di negara ini ?” cetusnya.

Jika bicara persoalan korupsi itu, menurutnya, bukan cuma soal Jakarta tapi di seluruh plosok daerah bahkan Probolinggo. KPK pernah melakukan kampanye pencegahan soal korupsi di Probolinggo, tapi mestinya KPK itu harus memperhartikan daerah-daerah yang kepala daerahnya cenderung mesra dengan aparatur penegak hukum baik itu kepolisian ataupun kejaksaan. “Semestinya itu menjadi sorotan lebih,” katanya.

Nah, dugaan muncul jangan-jangan KPK hanya bermaksud bermain di tingkat pencitraan saja agar kemudian mendapat dukungan simpati dari publik.

“Hari ini kalau kita mau jujur anggaran perkara di KPK itu sangat jauh lebih besar daripada anggaran perkara yang ada di kepolisian dan kejaksaan,” ungkapnya.

Persoalan korupsi, tegasnya, tidak terjadi di Jakarta saja tapi di daerah-daerah, karena pasca reformasi kalau dulu melakukan KKN itu hanya keluarga Cendana. Tapi hari ini ada banyak raja raja kecil yang hadir ditengah tengah masyarakat .

“Dan harapan barangkali kalau kita serius memikirkan bagaimana empower engineering kepolisian dan kejaksaan karena perangkat mereka ada sampe ke pelosok pelosok tetapi kemudian regulasinya anggarannya itu dibikin cukup. Semestinya kalau KPK serius tidak memikirkan pencitraan, kelembagaan KPK sebetulnya waktu tujuh belas tahun itu cukup untuk kemudian mengirim empower kepolisian dan kejaksaan menjadi alat negara yang juga berperan aktif untuk kemudian melakukan tugas- tugas pemberantasan korupsi.

“Kalau kemudian semua pihak tidak serius KPK sudah begini ketika diperbincangkan dievaluasi bagaimana regulasi untuk kemudian mendukung KPK itu sudah dicurigai. Kalau begitu bubarkan saja KPK maka, tidak ada satu pun lembaga hukum di negeri ini yang bisa dipercaya ketika seperti itu mendingan serahkan saja pada Pramuka karena sampai hari ini saya masih percaya pramuka yang terus berbuat untuk bangsa dan negara ini dengan tulus gitu harapannya,” katanya.

“Ayo kalau kita memang serius kenapa tidak diperkuat kemudian diberikan kesempatan pada kawan kawan kepolisian kawan kawan kejaksaan untuk kemudian membangun persepsi masyarakat bahwa mereka adalah juga aparat hukum yang bisa dipercaya. Padahal faktanya kita punya kepolisian, kita punya kejaksaan yang juga bisa diharapkan. Tinggal kita bagaimana serius tidak mengawasi. Kemudian dua lembaga negara penegak hukum ini,” tutupnya.

Reporter: Anis

Thu Sep 12 , 2019
Bangkalan, LiraNews – Program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) tahap II akan direalisasikan bulan ini di Kabupaten Bangkalan. Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Tikoor BPNT (Tim Koordinasi Bantuan Pangan Non Tunai) Kabupaten dari realisasi tahap I, masih banyak terdapat data yang belum valid. Kali ini pada Kamis (12/09/2019) Tikoor BPNT […]