Kembali, DPD LSM LIRA Tanyakan Soal Kevalidan Aset Milik Pemkab Lumajang Yang Dibuat Tambang Pasir Ilegal

Gravatar Image
  • Whatsapp

Lumajang, LiraNews – Demi mendapatkan kevalidan data lahan bekas tambang pasir ilegal, sejumlah Anggota DPD LSM LIRA Kabupaten Lumajang datangi kembali kantor DPUTR Kabupaten Lumajang, Kamis (18/11/2021).

Namun pihak DPD LSM LIRA Kabupaten Lumajang tidak bisa ditemui Kepala DPUTR atau Kabid SDA yang membidangi persoalan yang sedang didampingi oleh LSM terbesar di Nusantara ini, tetapi ditemui oleh pihak Humas DPUTR Kabupaten Lumajang, Subowo.

Read More
banner 300250

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) DPD LSM LIRA Kabupaten Lumajang, Achmad Fuad Afdlol, kepada media ini mengatakan kalau pihaknya sedikit kecewa, karena nantinya dipastikan tidak dapat memperoleh data yang valid atas kedatangannya di kantor DPUTR Kabupaten Lumajang ini.

“Pak Bowo hanya bisa mencatat apa yang menjadi pengaduan masyarakat kepada LSM LIRA Kabupaten Lumajang, sebagai pendampingnya,” katanya kepada wartawan.

Fuad juga menerangkan jika sejumlah temuan telah disampaikan kepada pihak DPUTR Kabupaten Lumajang agar nantinya menemukan solusi terbaik bagi semua pihak.

“Pertama kami meminta kejelasan status kepemilikan lahan, kedua mengembalikan hak garap kepada sejumlah warga, ketiga DPUTR wajib melakukan reklamasi atas bekas tambang pasir ilegal dan dan terakhir menjelaskan asal usul sertifikat yang sudah menjadi SHM tersebut,” terangnya.

Persoalan ini, kata Fuad, atas petunjuk DPW LSM LIRA Propinsi Jawa Timur untuk melanjutkan ke Polda Jatim, sebab tidak direspon oleh pihak Polres Lumajang.

“Proses hukumnya sudah kami sampaikan ke DPW untuk melanjutkan ke Polda Jatim, sebab di Polres tidak direspon,” katanya.

Humas DPUTR Kabupaten Lumajang, Subowo, kepada LSM LIRA Kabupaten Lumajang, kalau pihaknya akan menyampaikan kepada pimpinan, untuk dapatnya digelar rapat besar tentang persoalan ini.

“Nanti kami akan rapatkan, setelah berkasnya terkumpul, maka akan kami hubungi kembali untuk menyampaikan kepada LSM LIRA,” jelasnya.

Sedangkan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lumajang, Ramlan, menyampaikan kepada LSM LIRA Kabupaten Lumajang untuk menanyakan aset ini kepada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang, demi kebenaran dan kevalidannya.

Kepala DPKAD Kabupaten Lumajang, Sunyoto, malah belum mengetahui persoalan ini. “Kalau terkait aset pengairan desa bisa langsung ke DPUTR pak? Saya juga baru dengar dari njenengan. Coba nanti saya cari informasi dulu nggih,” jawabnya singkat, via chat WA nya. LN-FUAD

Related posts